Rakor Satgas Saber Pungli Kota Mataram: Fokus Tingkatkan Kinerja dan Pendapatan Daerah

MATARAM, NTB – Wakapolresta Mataram sekaligus Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kota Mataram, AKBP I Wayan Sudarmanta, S.I.K., M.H., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Saber Pungli di Aula Kantor Inspektorat Kota Mataram, Selasa (03/12/2024). Acara ini dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota Satgas Saber Pungli UPP Kota Mataram serta perwakilan dari berbagai instansi terkait.

Rakor tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Satgas Saber Pungli sekaligus menyusun langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, yang berujung pada optimalisasi pendapatan daerah Kota Mataram.

Dalam sambutannya, AKBP I Wayan Sudarmanta menekankan pentingnya tindakan nyata berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh Satgas Intelijen. “Data-data dari Satgas Intelijen harus ditindaklanjuti secara serius untuk memastikan kinerja UPP Kota Mataram semakin optimal, ” tegasnya.

Salah satu langkah konkrit yang disepakati dalam rakor adalah peningkatan kampanye anti-pungli melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat. Selain itu, pemasangan pamflet anti-pungli di tempat-tempat umum juga akan diperbanyak sebagai upaya preventif untuk mencegah praktik pungli di berbagai sektor.

Rakor ini juga menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antara anggota Satgas dan berbagai pemangku kepentingan. Semua pihak sepakat bahwa pemberantasan pungli bukan hanya tugas aparat, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dalam melaporkan praktik-praktik yang mencurigakan.

“Kami akan terus meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait agar setiap kebijakan dan tindakan yang diambil bisa lebih efektif dalam mendukung tata kelola yang bersih dan transparan, ” tambah AKBP I Wayan Sudarmanta. 

Selain memberantas pungli, Satgas Saber Pungli juga memfokuskan diri pada kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan memastikan tidak ada kebocoran dari pungutan liar, pendapatan asli daerah dapat dimaksimalkan untuk pembangunan Kota Mataram yang lebih baik.

Rakor ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari pungli, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Mataram. Dengan komitmen bersama, Kota Mataram diharapkan menjadi contoh daerah yang bebas dari praktik pungutan liar. (Adb)